DPRD Barut Sambut Baik Rakor Reforma Agraria 2024

Muara Teweh – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, Karianto Saman menyambut baik atas terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Barito Utara tahun 2024 yang diinisiasi oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Barito Utara.

“Dengan adanya rakor Reforma Agraria Kabupaten Barito Utara tahun 2024, saya juga berharap permasalahan pertanahan di wilayah Kabupaten Barito Utara dapat diatasi dengan baik,” kata Karianto Saman, di Muara teweh, Senin (15/7/2024)

Dikatakan Politisi PDI Perjuangan ini, seluruh pihak terkait agar saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga setiap permasalahan dapat segera teratasi secara tuntas.

Ia juga mengatakan jangan sampai konflik agraria yang terjadi di daerah lain juga muncul di daerah kita Kabupaten Barito Utara, mari kita jaga kondusifitas sosial di wilayah kita agar tetap aman dan terkendali.

“Saya berharap dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini dapat menjadi perhatian dari seluruh pemangku kepentingan SOPD terkait untuk melakukan identifikasi kendala dan akar permasalahan dalam bidang agraria dan pertanahan di daerah kita, Kabupaten Barito Utara,” kata dia.

Menurut dia, dengan adanya rakor reforma agraria ini dapat memberdayakan masyarakat lokal, terutama petani dan kelompok tani, dalam proses reforma agraria. Ini bisa meliputi pelatihan keterampilan, pendampingan teknis, dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Selain itu jelasnya melaksanakan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan program reforma agraria. Ini untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan tujuan reforma agraria tercapai dengan baik.

Dikatakan Karianto Saman, tujuan sosial dari reforma agraria, yaitu harus mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat pedesaan lainnya.

“Lakukan kolaborasi dan sinergi yang erat antara Pemkab Barito Utara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta instansi terkait lainnya seperti Dinas Pertanian, Perhutanan, dan Perkebunan. Hal ini untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan reforma agraria dan memaksimalkan hasil yang dapat dicapai,” pungkasnya.(od)