Muara Teweh, 5 November 2025 – Prestasi Desa Bukit Sawit dalam Penilaian Desa Antikorupsi Tahun 2025 mendapat apresiasi besar dari Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin. Penilaian yang digelar Rabu (5/11/2025) tersebut memberikan nilai 96,50 untuk Bukit Sawit.
Melalui sambutan tertulis yang dibacakan Plt Camat Teweh Selatan, Bahrum P. Girsang, bupati mengapresiasi langkah berani Bukit Sawit yang secara mandiri mendaftarkan diri dalam program desa antikorupsi. Menurutnya, ini adalah contoh nyata keberanian desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Bupati menilai bahwa gerakan antikorupsi harus dimulai dari struktur pemerintahan terkecil, yakni desa. Dengan tata kelola yang baik, pelayanan publik akan berjalan sesuai harapan masyarakat tanpa adanya peluang penyimpangan.
Bahrum menambahkan bahwa keberhasilan Bukit Sawit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah kabupaten dalam memperkuat integritas di tingkat desa. Ia menyebutkan bahwa pembinaan dan pendampingan akan terus dilakukan agar desa lain juga dapat mencapainya.
Dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Alfian menyampaikan bahwa dari 1.432 desa yang ada, hanya Bukit Sawit yang mengambil inisiatif berpartisipasi. Fakta ini memperkuat keyakinan bahwa desa tersebut memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya keterbukaan.
Ia menuturkan bahwa pencapaian ini akan mendorong 93 desa lainnya di Kabupaten Barito Utara untuk mengikuti jejak serupa. Ia menganggap Bukit Sawit kini menjadi pusat perhatian dalam reformasi tata kelola desa.
Kepala Desa Bukit Sawit, Paning Ragen, merasa bangga atas hasil yang diperoleh. Ia mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih bukan hanya slogan, tetapi harus diterapkan dalam setiap langkah pelayanan.
Penilaian ketat dilakukan oleh tim beranggotakan enam orang dari unsur Inspektorat dan Dinas PMD. Mereka menilai teks, proses, dan bukti langsung untuk memastikan integritas pemerintahan desa.
Dengan hasil ini, Bukit Sawit semakin memantapkan posisinya sebagai pelopor desa antikorupsi di Kalimantan Tengah.
Posted in Barito Utara, Pemerintah