Pimpin Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan, Ini Pesan Ketua DPRD Murung Raya

Puruk Cahu – Ketua DPRD Murung Raya (Mura), Rumiadi, SE, SH, MH mengungkapkan rasa syukur dan khidmat yang begitu luar biasa mengingat saat ini Republik Indonesia sudah menginjak usia 80 tahun yang patut disambut dengan rasa semangat bukan sebagai euforia atau pereasaan gembira, tetapi bagaimana kedepannya seluruh pihak dan elemen masyarakat bergandeng tangan untuk menghadapi berbagai tantangan kedepannya.

Menurut Rumiadi bahwa momentum pidato kenegaraan ini menjadi sarana untuk menyerap pesan dan arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden RI, sehingga dapat diimplementasikan di tingkat daerah

Ketua DPRD Mura berpesan agar setiap kebijakan yang dijalankan di Kabupaten Murung Raya tentunya harus berdampak untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan juga oleh Ketua DPR RI dalam fungsi kekuasaan yang memang benar-benar tepat sasaran.

“Beberapa waktu lalu, kita di Kabupaten Murung Raya telah mengesahkan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya akan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah sebagai acuan. Namun demikian, terdapat kebijakan-kebijakan lain yang tentunya dilakukan sebagai fungsi kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menekan terjadinya inflasi. Serta tidak kalah pentingnya bagaimana menyesuaikan kebijakan dengan program nasional yang telah disampaikan oleh Presiden Ri,” pesan Rumiadi, Jumat (15/8/2025).

Diketahui bersama bahwa dalam pidato kenegaraan tersebut Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa peringatan ke-80 Kemerdekaan RI tidak semata bebas dari penjajahan kolonial.

Akan tetapi, merdeka pula dari kemiskinan, penderitaan dan harus mampu menjadi negara berdikari yang salah satunya dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Selain itu, untuk pemerataan ekonomi, salah satunya pemerintah telah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa. Hal ini sebagai bentuk ekonomi berkeadilan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ucap Presiden RI. (mus)