Legislator Mura Dukung Musrenbang RKPD, Fokus pada Pembangunan Merata

Puruk Cahu – Kalangan DPRD Murung Raya (Mura) mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat serta memperhatikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Ketua komisi II DPRD Mura Bebie berharap Musrenbang RKPD 2026 dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Tegasnya, fokus utama harus mencakup peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta solusi terhadap permasalahan sosial.

“Penyusunan RKPD harus dilakukan secara partisipatif dan inklusif agar pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Selain itu, perencanaan ini harus memperhitungkan tantangan, potensi, dan hambatan yang ada,” terang Bebie.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa RKPD 2026 mengusung tema “Mendorong Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal yang Disertai Pemerataan Infrastruktur dan Layanan Publik.” Tema ini sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya secara optimal serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Murung Raya.

Dalam RKPD 2026, terdapat enam prioritas utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi fokus pembangunan, yaitu:
Pengembangan infrastruktur untuk mendukung hilirisasi produk unggulan masyarakat. Peningkatan standar pendidikan agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Penguatan promosi daerah dan kerja sama investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan konektivitas antarwilayah untuk memperlancar mobilitas dan distribusi barang serta jasa.
Penerapan inovasi dalam pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien.
Serta penguatan tata kelola lingkungan hidup serta mitigasi bencana untuk meningkatkan ketahanan daerah.
Bebie, juga menegaskan bahwa pencapaian target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang belum terealisasi harus menjadi perhatian utama dalam RKPD 2026.

“Kami berharap Musrenbang RKPD 2026 dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (mus)