Pemkab Barut Rapat melalui Zoom Meeting Bersama Wamendagri Kesiapan Pendanaan PSU Hasil Putusan MK

Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, diwakili oleh Pj Sekda Kabupaten Barito Utara, Drs Jufriansyah, mengikuti rapat kesiapan pendanaan untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, (5/3/2025).

Rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M, dan berbagai unsur FKPD serta Kepala Perangkat Daerah terkait ini, berlangsung di Ruang Rapat C Setda pada Rabu, 5 Maret 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, memberikan apresiasi kepada Sekda dan jajaran yang hadir dalam rapat tersebut.

“Kami mengharapkan Sekretaris Daerah untuk proaktif bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, serta pihak terkait dalam menyukseskan pelaksanaan PSU. Laporan kesiapan pendanaan PSU sangat penting karena ini termasuk dalam kategori darurat yang mendesak,” ujar Ribka dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Pj Sekda Barito Utara, Drs Jufriansyah, melaporkan perkembangan kesiapan pelaksanaan PSU yang dijadwalkan pada 22 Maret 2025. Ia menyampaikan bahwa anggaran untuk Bawaslu, TNI, dan Polri sudah tercukupi.

“Kami telah melaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 28 Februari 2025 dan menganggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD tahun 2025,” kata Pj Sekda Jufriansyah

Saat ini kata Jufriansyah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang berkoordinasi dengan Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai penjabaran APBD.

Rapat yang berlangsung dengan lancar ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Polres Barito Utara dan perwakilan dari Dandim 1013 Muara Teweh, KPU Barito Utara, kepala perangkat daerah terkait, KPU dan Bawaslu serta undangan lainnya yang turut mendukung kelancaran proses PSU di daerah tersebut.(od)