Pj Bupati Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas Keuangan Daerah

Palangka Raya – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dari pejabat lama M. Ali Asyhar kepada pejabat baru, Dodik Achmad Akbar. Kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium BPK Perwakilan Kalteng dan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, para bupati/wali kota se-Kalteng, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran pejabat BPK RI.

Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang dibacakan oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, disampaikan apresiasi kepada M. Ali Asyhar atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik KKN. Ia juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Dodik Achmad Akbar selaku Kepala BPK Perwakilan Kalteng yang baru.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dalam sambutannya menekankan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, turut menyampaikan apresiasi kepada M. Ali Asyhar atas kerja sama dan pendampingan selama bertugas, khususnya dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

“Kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Dodik Achmad Akbar. Kami berharap sinergi yang telah terbangun antara BPK dan Pemkab Barito Utara dapat terus diperkuat demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” ujar Muhlis.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas publik.

“Keberadaan BPK sebagai lembaga audit independen sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah,” tutup Muhlis. (od)