Pj Bupati: PSU Harus Berjalan Lebih Baik, Demi Masa Depan Daerah yang Maju dan Bermartabat

Muara Teweh – Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan segera digelar. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah kegiatan resmi yang digelar menjelang pelaksanaan PSU di daerah ini.

Menurut Indra Gunawan, pembangunan daerah harus dimulai dengan adanya pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sah. Ia menyoroti bahwa tahapan demi tahapan penyelenggaraan PSU sudah dilaksanakan, termasuk pengambilan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp58 miliar untuk mendukung pelaksanaan tersebut.

“Kalau dana itu dibuat untuk jembatan, sekolah, makan gratis, bisa banyak sekali manfaatnya. Maka PSU ini harus benar-benar dijaga integritasnya,” tegasnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman di tengah masyarakat, guna menumbuhkan kembali semangat datang ke TPS.

“Jangan sampai keinginan masyarakat untuk datang mencoblos hilang hanya karena situasi yang tidak kondusif. Kita sudah bekerja keras dengan koordinasi bersama semua pihak, baik dari pemilu sebelumnya maupun PSU yang lalu,” ujar Indra Gunawan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, telah melakukan berbagai langkah persiapan untuk mendukung kelancaran PSU mendatang. Ia pun sempat berkeliling memantau kesiapan beberapa sektor yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan PSU.

Dalam momen itu, Pj Bupati Indra Gunawan juga mengaitkan semangat perbaikan dengan momentum Hari Jadi ke-75 Kabupaten Barito Utara.

“Kita ini sudah 75 tahun. Kalau sampai kalah dengan Barito Selatan atau Barito Timur dalam berbagai aspek, itu memalukan. Usia 75 itu sudah usia pensiun. Masa kita mau jadi ‘MC’, cuma ngomong sama cucu? Maka Barito Utara harus indah, bersih, dan lebih maju,” ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Melalui kesempatan ini, Pj Bupati Indra Gunawan juga kembali menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam PSU bukan hanya sekadar hak politik, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan. (od)