DPRD Barito Utara Dukung Pembentukan Satgas Terpadu untuk Tangani Premanisme dan Ormas Bermasalah

Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara yang sedang memproses pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menyusul keikutsertaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Barito Utara dalam kegiatan Zoom Meeting yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis (15/5/2025).

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat yang diambil Pemkab melalui Bakesbangpol. Pembentukan Satgas ini penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas daerah dari ancaman premanisme serta aktivitas ormas yang meresahkan,” ujar Patih Herman, Jumat (16/5/2025).

Ia menambahkan, keberadaan Satgas ini akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penindakan terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah Barito Utara.

Zoom meeting tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Politik dan PUM, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., dan diikuti oleh 564 peserta dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Dari Barito Utara, hadir secara langsung Pj Sekda Drs. Jufriansyah, Kepala Bakesbangpol Rayadi, serta jajaran Kesbangpol lainnya di Aula Setda Lantai I, Muara Teweh.

Pj Sekda Drs. Jufriansyah menyampaikan bahwa Pemkab Barito Utara saat ini sedang menyusun draf Surat Keputusan (SK) pembentukan Satgas dengan mengadopsi konsep dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam waktu dekat, akan dilakukan rapat lanjutan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memfinalisasi struktur dan rencana kerja Satgas sebelum ditandatangani oleh Pj Bupati.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Rayadi menegaskan bahwa pembentukan Satgas akan dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan melibatkan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya di lapangan berjalan efektif dan maksimal.

Langkah ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Kabupaten Barito Utara. (od)