DPRD Barito Utara Minta Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Batas Hutan

Muara Teweh, 15/1/2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara melalui Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Pusat meninjau ulang batas kawasan hutan. Hal ini disampaikan langsung Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Taufik Nugraha.

Taufik menjelaskan, batas hutan yang ditetapkan saat ini menghambat warga untuk mengelola lahan mereka. Akibatnya, beberapa program pembangunan desa pun terhambat.

“Kalau batas hutan tidak direvisi, masyarakat akan terus mengalami kesulitan dalam mengakses lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur,” katanya.

Selain itu, Taufik menegaskan bahwa revisi ini bertujuan menegakkan keadilan bagi masyarakat yang sudah lama menempati wilayah tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan berencana menggelar pertemuan dengan kementerian terkait agar aspirasi warga bisa segera ditindaklanjuti.

“DPRD siap menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah pusat supaya revisi ini berjalan lancar,” tambahnya.