Waket II DPRD Barut Ajak Pemangku Kepentingan Sinergikan Solusi

Muara Teweh – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kecamatan Lahei Barat berlangsung di Aula Iya Mulik Bengkang Turan, Kantor Kecamatan Lahei Barat, pada Senin, (17/2/2025).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Utara, Eveready Noor. Dan juga dihadiri Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli dan anggota DPRD lainnya yaitu Ardianto, Patih Herman AB, Hj Sri Neni Trianawati, Naruk Saritani, H Suparjan Efendi dan Rujana Anggraini, kepala perangkat daerah, unsur tripika dan undangan lainnya.

Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, yang hadir dalam acara tersebut, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lahei Barat.

Ia menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Masalah yang dihadapi Kecamatan Lahei Barat memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah infrastruktur jalan dan pasokan listrik yang masih terbatas. Kami mengimbau agar semua pihak dapat bekerja sama, baik dari pemerintah daerah maupun dunia usaha, untuk mendukung percepatan pembangunan yang lebih merata,” ujar Hj Henny Rosgiaty Rusli.

Waket II DPRD Barito Utara ini juga menambahkan bahwa dalam forum Musrenbang ini, diharapkan ada kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan, serta keterbatasan anggaran yang ada.

Dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang baik, diharapkan usulan-usulan prioritas yang disampaikan oleh Kecamatan Lahei Barat dapat terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun yang akan datang demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Kecamatan Lahei Barat memaparkan sejumlah usulan prioritas yang mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun usulan prioritas yang disampaikan meliputi pembangunan jalan, pagar Puskesmas, pagar sekolah, pagar lapangan bola, serta pagar kantor Camat.

Selain itu, ada juga usulan pembangunan pelabuhan desa, tribun, gedung olahraga (GOR), rumah dinas guru, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, turap, dan pengaspalan jalan.

Sementara itu, untuk rehab, usulan yang diajukan termasuk rehab Puskesmas, Pustu, jalan, jembatan, pagar dan plafon sekolah, rumah dinas perawat, gedung, serta peremajaan jaringan listrik. Pengadaan yang diusulkan meliputi bibit coklat dan mobil dinas.

Dalam sesi diskusi, beberapa isu dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Lahei Barat juga disampaikan, antara lain kondisi jalan poros kecamatan yang belum mantap, khususnya ruas Nihan Hilir, serta hampir semua jembatan semi permanen yang rusak.

Kemudian, pasokan listrik dari PLN juga menjadi masalah, dengan Karamuan yang belum terpasang listrik sama sekali. Di beberapa desa, masih terdapat blankspot sinyal, sementara mayoritas masyarakat bertani dengan harga komoditas karet yang cenderung turun. Beberapa warga juga terlibat dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).(od)