H. Shalahuddin: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Integritas Aparatur

palangka Raya – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan pentingnya integritas aparatur pemerintahan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (13/8/2026).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan. Forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Bupati H. Shalahuddin hadir didampingi Sekretaris Daerah Muhlis, Inspektur Kabupaten Barito Utara, serta Plt. Kepala Dinas PUPR. Kehadiran jajaran tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan dan integritas dalam setiap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Menurut H. Shalahuddin, pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tugas satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintahan. Karena itu, komitmen untuk menjaga integritas harus diterapkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen dan integritas seluruh aparatur pemerintahan. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar H. Shalahuddin, Kamis (13/8/2026), di Palangka Raya.

Ia menilai koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi. Dengan koordinasi yang baik, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan semakin efektif.

“Melalui rakor ini, kita memperkuat langkah bersama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, bersih dan berintegritas. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, lanjutnya, akan terus meningkatkan pengawasan internal serta memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.(od)