Rakor BNPB Jadi Momentum Barito Utara Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau

Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi selama musim kemarau, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana hidrometeorologi.

Langkah tersebut kembali ditegaskan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadi Y. Tingan, setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).

Felix mengatakan, rakor menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk menyamakan langkah dalam mengantisipasi ancaman bencana yang diprediksi mengalami peningkatan pada musim kemarau.

“Kehadiran kami dalam Rakor BNPB bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah,” kata Felix Sonadi Y. Tingan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur terkait sangat diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Ia menegaskan, Pemkab Barito Utara akan terus meningkatkan koordinasi lintas sektor bersama BPBD, TNI, Polri, instansi terkait, pemerintah kecamatan, desa, hingga masyarakat dalam mengantisipasi potensi karhutla maupun bencana hidrometeorologi.

“Mitigasi harus menjadi prioritas. Kami akan memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan personel, mengoptimalkan sarana prasarana, serta mengedukasi masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa hingga 30 Juli 2026 telah terjadi 1.345 kejadian bencana di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi.

BNPB juga memprediksi puncak risiko bencana akan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sementara Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang berisiko tinggi.

Felix menambahkan bahwa berbagai arahan yang disampaikan dalam rakor tersebut akan menjadi pedoman bagi Pemkab Barito Utara dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mengantisipasi berbagai potensi bencana di daerah.(od)